>MASYARAKAT HUKUM ADAT 7


>Mengutip pendapat Van Vollen Hoven pada pidatonya tanggal 2 Oktober 1901, Soepomo menyatakan “Untuk mengetahui hukum maka adalah terutama perlu diselidiki untuk waktu apabila pun dan didaerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”. Soepomo berpendapat bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendakya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Apa yang dikatakan Soepomo mengenai penjelasan hukum adat yang seharusnya tidak dogmatis memang benar , akan tetapi hal itu bukan merupakan halangan untuk menyusun suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dari masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut, bagaimanapun juga pasti ada unsur-unsur masing-masing masyarakat hukum adat yang sama disamping adanya unsur-unsur yang berbeda.

Menurut Soepomo masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Berdasarkan dasar susunannya:
(1) Genealogi yaitu berdasarkan suatu pertalian suatu keturunan,
(2) Teritorial yaitu berdasarkan lingkngan daerah,
(3) genealogis territorial.
2. Berdasarkan bentuknya:
(1) Tunggal yaitu berdiri sendiri,
(2) Bertingkat yaitu menjadi bagian dari hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah,
(3) Bertingkat yaitu perserikatanj dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.
Apabila pembicaraan dibatasi pada masyarakat hukum adat genealogis dan territorial maka menurut Soepomo ada lima jenis masyarakat semacam itu dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
1. Suatu daerah atau kampung yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh satu bagian golongan (Clandeel), tidak ada golongan lain yang tinggal di daerah itu, daerah atau kampung-kampung yang berdekatan juga dipakai sebagai tempat tinggal oleh satu bagian clan.
2. Di Tapanuli terdapat susunan rakyat dimana setiap clan (marga) mempunyai daerah sendiri sehingga di daerah ini terbagi atas beberapa marga yaitu marga asal, marga raja, atau marga tanah pembagian ini bagi marga yang semula mendiami daerah tersebut sedang bagi marga pendatang disebut marga rakyat.
3. Di Sumba tengah dan Sumba Timur terdapat suatu clan yang mula-mula mendiami suatu daerah yang tertentu yang berkuasa di daerah itu, akan tetapi kemudian kekuasaan itu berpindah kepada clan yang lain yang masuk kedaerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintah dari clan yang asli tersebut, kedua clan itu kemudian berdamai dan bersama-sama merupakan kesatuan badan persatuan daerah, kekuasan pemerintah dipegang clan yang dating kemudian sedang clan asli tetap mengasai tanah-tanah di daerah itu.
4. Di beberapa nagari Minangkabau dan di beberapa marga (dorp) di Bengkulu, disitu tidak ada golongan yang menumpang atau menguasai tanah, melainkan segala golongan yang bertempat tinggal di daerah nagari berkedudukan sama (Setingkat) dan bersama-sama merupakan suatu badan persekutuan territorial nagari sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan (daerah suku) dimana tiap-tiap golongan mempunyai daerah sendiri-sendiri.
5. Di negari-nagari lain di Minagkabau dan pada dusun didaerah rejang (Bengkulen) dimana dalam satu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian clan yang satu sama lain tidak bertalian famili. Seluruh daerah-daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak dibagi- bagi) dan segala bagian clan pada badan persekutuan nagari (dusun) itu.

Suatu contoh masyarakat hukum adat yang diambil berdasar data primer adalah masyarakat lampung, yang menurut sejarah dan sifatnya mempunyai dasar genealogis yang tegas, kesatuan genealogis yang terbesar bernama buay, yang pada hakikatnya merupakaqn clan yang mendiami suatu wilayah yang disebut sebagai marga, sedangkan marga sendiri dari beberapa tiyuh (Kampung) yang didiami dua sampai sepuluh suku. Suku-suku tersebut mencakup beberapa canki yang merupakan keluarga besar, sedangkan canki terdiri dari beberapa nuwo (yang merupakan keluarga batih). Marga dan tiyuh merujuk pada wilayah sedangkan canki, nuwo, buay, suku secara tegas menurujuk pada kesatuan genealogis.

Contoh diatas dapat diperkaya dengan kenyataan-kenyataan yang dapat dijumpai didaerah lain, suatu yang perlu dijawab adalah apakah masyarakat hukum adat dewasa ini masih ada? Secara sosiologis memang masih ada, tetapi bagaimana secara yuridis? Menurut Hazairin, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya masyarakat hukum adat tersebut, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1979, dimana tujuan dari UU ini adalah adanya persamaan bagi masyarakat hukum adat yang hingga dewasa ini masih hidup.

Dalam penerapannya UU tersebut scara asumtif akan dihadapkan pada masalah-masalah yuridis, sosiologis maupun filosofis yang sebenarnya merupakan dasar-dasar berlakunya hukum positif tertulis, secara efektif. Secara sosiologis dan filosofis, UU tersebut kurang mempertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk.

Kepustakaan
Soekanto, Soerjono. 1981. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Leave a comment