>DelikAdat dan Penyelesaiannya 22


>BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Dalam proses kehidupan manusia, tentu akan ada perselisihan maupun pelanggaran yang dilakukan. Jika menggunakan hukum negara, maka penyelesaiannya tentu sudah jelas melalui proses peradilan Namun bagaimana jika diselesaikan secara hukum adat?.

I.2. Ruang lingkup pembahasan
1. Apa Pengertian Delik Adat ?
2. Bagaimana Penyelesaian delik adat ?

I.3. Tujuan
1. Memahami pengertian Delik Adat
2. Memahami cara menyelesaikan Delik Adat

BAB II
PEMBAHASAN

II.1 Pengertian Delik Adat
Jika kita mempelajari tentang hukum adat, tentu tidak terlepas dari mempelajari delik adat. Sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Hukum Adat mengenai tata negara
2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
3. Hukum Adat menganai delik (hukum pidana).

Menurut Teen Haar, Delik adalah suatu perbuatan sepihak yang untuk pihak lain dinyatakan sebagai kegiatan yang mengganggu keseimbangan sehingga adanya gangguan keseimbangan itu harus dikembalikan seperti semula.
Menurut Van Hollenhoven, Delik adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun bentuknya sangat kecil.
Soepomo menyatakan bahwa Delik Adat : “ Segala perbuatan atau kejadian yang sangat menggangu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya”
Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.
Dapat diartikan pula bahwa delik adat terjadi jika melanggar ketentuan dasar hukum adat yang diantara fungsi utamanya, adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan pedoman bagaiman warga masyarakat seharusnya berperilaku , sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat
b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali
d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat diambil suatu landasan untuk dapat menentukan sikap-tindak yang dipandang sebagai suatu kejahatan, dan merupakan petunjuk mengenai reaksi adat yang akan diberikan.
Dengan memperhatikan pandangan di atas, maka dapat diadakan klasifikasi beberapa sikap-tindak yang merupakan kejahatan, yaitu :
A. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat.
1) Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas :
a. Eratnya ikatan hubungan darah
b. Struktur sosial (stratifikasi social), misalnya antara mereka yang tidak sederajat
2) Kejahatan melarikan gadis (schaking), walaupun untuk dikawini
B. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya
1. Kejahatan terhadap kepala adat
2. Pembakaran
3. Penghianatan
Adapun jenis-jenis delik dapat dikodifikasikan sebagaimana berikut :
a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahirdan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat
b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung
d. Segala perbutan dan kekuatan yang menggangu batin masya-rakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat
e. Delik yang merusak dasar susunan masyarkat, misalnya incest
f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili
g. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
h. Delik mengeani badan seseorang misalnya melukai

II.2 Penyelesaian Delik Adat
Secara terpisah, masyarakat adat telah memiliki tata cara sendiri dalam menyelesaikan delik adat. Misalnya adanya Undang-Undang nan dua puluh, yakni Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau.
Dalam menyelesaikan delik adat, tidak ada perbedaan antara huukum perdata maupun pidana. Semua ditangani dengan cara yang sama dan oleh hakim yang sama. Hal ini berbeda dengan hukum barat yang membedakan antara peradilan pidana dan perdata.
Penyelesaian delik adat juga tidak mengenal adanya asas legalitas sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 KUHP, dimana menurut asas tersebut “suatu hukum diputuskan jika ada undang-undang yang mengatur”. Dalam hukum adat, keputusan dapat diambil dengan pertimbangan tetua / Pemimpin adat, tanpa harus ada aturan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat terbuka, bukan seperti hukum barat yang bersifat tertutup.
Selain itu, hukum adat lebih bersifat luwes, tidak paten seperti hukum barat sebagaimana termaktub dalam pasal-pasalnya. Dalam hukum adat, seseorang akan dijatuhi sanksi tergantung latar belakang (Sengaja, Tidak sengaja, Terpaksa) dan akibat dari perbuatannya (Merugikan, Sangat Merugikan). Memang hal ini secara praktik ada di hukum perdata barat, namun keluwesannya tidak sebagaimana hukum adat.
Menurut Ragawino, dengan adanya hukum pidana dan perdata barat sejatinya meringankan tugas hakim perdamaian adat, dimana masyarakat rela jika permasalahan yang terjadi diselesaikan dalam undang-undang tersebut, namun hal ini mengurangi substansi dari Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat.

BAB III
PENUTUP

III.1 Kesimpulan
Delik Adat merupakan pelanggaran pidana maupun perdata adat. Dalam penyelesaiannya, diutamakan unsur perdamaian melalui hakim perdamaian desa selaku pengendali delik adat. Jika tidak tercapa perdamaian, maka tetua adat dapat memberikan sanksi sesuai latar belakang serta akibat pelanggaran tersebut.

III.2 Saran
Keaneka ragaman suku, bahasa dan budaya membuat Indonesia kaya akan adat istiadat. Mari kita jaga kelestarian adat istiadat tersebut sebagai bagian dari jati diri dan pribadi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman, Prof., S.H. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. CV Mandar Maju, Bandung : 1992
Ragawino, Bewa, S.H, M.Si. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, FISIP UNDIP, Bandung : 2008
Van Dijk, R, Prof,Dr. Pengantar Hukum Adat Indonesia. CV Sumur Bandung, Bandung : 1982
Widnjodipoero, Soerojo, S.H. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Haji Masagung,. Jakarta : 1987

Leave a comment