Pengertian Hukum Pembuktian 17


  1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

Kata pembuktian secara etimologi berasal dari kata dasar "Bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa kata "Bukti" jika mendapat awalan "Pe" dan akhiran "an" maka memiliki arti "proses" "perbuatan", cara membuktikan sedang secara terminologi  kata pembuktian memiliki arti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. (Depdikbud, 1995 : 151).

  1. Menurut Muhammad at-Thohir Muhammad Abd al-Aziz

Beliau memberikan pengertian pembuktian dengan menggunakan istilah membuktikan yang berarti : "memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. (Anshoruddin, 2004 : 25-26)

 

  1. Menurut R. Subekti

Beliau memberikan pengertian pembuktian sebagai berikut : meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan perkara dimuka hakim atau pengadilan. (R. Subekti, 1989 : 7).

  1. Menurut Sudikno Mertukusumo

Mebuktikan mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
  2. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi dengan  tingkatan sebagai berikut :
  3. Kepastian yang berdasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (conviction intime).
  4. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut conviction raisonnce.
    1. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dari arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak,karena kemungkinan adanya pengakuan, kesaksian atau bukti  tertulis ini tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan  adanya bukan lawan (Sudikno, 2002 : 127-128)

  1. Menurut R. Supomo

Beliau memberikan penjelasan pengertian pembuktian dengan is tilah membuktikan yang mempunyai dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit atau terbatas.

Dalam arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum misalnya apabila hakim mengabulkan  tuntutan  penggugat, pengabulan ini mengandung arti,bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh   penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh   tergugat. Apa yang  tidak dibantah tidak perlu dibuktikan (R. Supomo, 1978 : 62-63).

  1. Menurut A. Mukti Arto

Beliau memberikan definisi pembuktian sebagai berikut: pembuktian ialah suatu upaya untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar  terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar-benar adil. Hakim  tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. (Mukti Arto, 2003 : 140).

Pembuktian dalam ilmu hukum diataur secara komprehensif dan lugas meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat subyektif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relative. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran.Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan  tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti yang dimaksud karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara saja, jadi tidak sajah bukti dalam ilmu pasti yakni berlaku umum, yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak sifatnya (Anshoruddin, 2004 : 29-30).

Sekalipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relative, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim. Karena fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim, karenanya hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian ini. Oleh karena itu, acara pembuktian menempati posisi penting dari jalanya persidangan di pengadilan. Berbagai pendapat dari para ahli hukum tentang arti pembuktian sebagaimana di sebutkan di atas, ternyata dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tadi banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman moderen sekarang ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu menyakinkan hakim terhadap ke benaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang ke benaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Dengan demikian nampak jelas bahwa pembuktian dalam ilmu hukum ini hanya ada apabila terjadi perselisihan  kepentingan yang diselesaikan lewat pengadilan. Adanya perselisihan inilah yang biasanya disebut dengan perkara.

Leave a comment