Pengertian Tingkat Kesejahteraan 11


1. Pengertian tingkat kesejahteraan

   Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Mansur Muslich menjelaskan bahwa bentuk dasar yang dapat dilekati morfem imbuhan (ke-an) pada umumnya berkelas kata kerja, kata benda, kata sifat dan kata bilangan.[1] Dalam hal ini maka kata “sejahtera” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” berubah dari kata sifat menjadi kata benda. Sehingga arti sejahtera berbeda dengan arti kesejahteraan, kalau arti sejahtera adalah tenang dan tenteram, selamat, tak kurang sesuatu apapun.[2]

Menurut Sudarman Danim manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, baik material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenraman lahir dan batin, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya.[3]

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan tingkat kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan seseorang baik sosial material maupun spiritual yang disertai  dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin sehingga dapat memenuhi  kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya.

    2. Pentahapan kesejahteraan

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Yang mana pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Adapun pentahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:

  1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) secara minimal, seperti: kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I.
  2. Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti: kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan sekitar dan  transportasi.
  3. Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga-keluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti: menabung dan  memperoleh informasi.
  4.  Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal dan teratur bagi masyarakat dalam bentuk material, seperti: sumbangan materi untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan lain sebagainnya. 
  5. Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga-keluarga yang  telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun pengembangan serta telah memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.[4]

Dari pentahapan ini, dapat diketahui tingkat kesejahteraan guru dalam lingkup keluarganya.    

    3. Indikator kesejahteraan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesejahteraan akan digunakan beberapa indikator yang telah digunakan oleh BKKBN. Indikator ini berdasarkan pendataan keluarga tahun 2000, adapun beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keluarga Pra Sejahtera :

Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

b. Keluarga Sejahtera I

  1. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
  2. Makan dua kali sehari atau lebih.
  3. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
  4. Lantai rumah bukan dari tanah.
  5. Jika anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera II

  1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
  2. Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk.
  3. Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir.
  4. Luas lantai tiap penghuni rumah satu 8 m².
  5. Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing.
  6. Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
  7. Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 tahun.
  8. Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini.
  9. Anak hidup dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi.

d. Keluarga Sejahtera III

  1. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
  2. Keluarga mempunyai tabungan.
  3. Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
  4. Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
  5. Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan.
  6. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah.
  7. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

  1. Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
  2. Aktif sebagai pengurus yayasan/ instansi[5].

Dengan indikator-indikator tersebut diatas yang telah ditetapkan pemerintah dalam UU No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, maka penulis dapat mengetahui mana yang termasuk keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II dan sejahtera III serta sejahtera III plus.

Adapun guru PAI yang sudah PNS minimal termasuk keluarga sejahtera tiga keatas, sedangkan guru bantu (GTT) minimal termasuk keluarga sejahtera II.

 


[1] Mansur Muslich, Tata Bentuk Bahasa Indonesia (Malang: YA3,1990),84.

[2] Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta,1996),141.

[3] Sudarman Danim, Transformasi Sumber Daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Prilaku dan Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan (Jakarta: Bumi Aksara,1995),7.

[4] BKKBN, Pendataan Keluarga Tahun 2000  (http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU 04.htm).

[5] BKKBN, Pendataan Keluarga  (http://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU 04.htm). Lihat juga Ade Cahyat, Bagaimana Kemiskinan Diukur?  (Bogor: Governance Brief,2004),5. http://www.cifor.cgiar.org

Leave a comment