Problematika Masuknya Kurikulum Agama Lain ke Sekolah Berbasis Agama 95


Gonjang ganjing mengenai kurikulum agama di sekolah rasanya masih menjadi hal yang asyik diperbincangkan. Di salah satu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Blitar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Blitar mewajibkan enam sekolah Katolik memberikan pelajaran agama non Katolik kepada siswanya. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penolakan sekolah memberikan layanan pelajaran agama Islam. Di SMA Katolik Blitar, tercatat 65% siswa beragama Islam. Bahkan di SMK-nya 85% muslim

keenam sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Katolik Kota Blitar tersebut tidak menyediakan pelajaran agama lain kepada siswa-siswanya. Kebijakan ini dilakukan mulai sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas Katolik, Sekolah Menengah Atas Kejuruan Diponegoro, Sekolah Teknik Menengah Katolik, Sekolah Menengah Pertama Yos Sudarso, Sekolah Dasar Santa Maria, dan Taman Kanak-kanak Santa Maria.

Sementara itu Pemerintah Mesir lewat Departemen Pendidikan memasukan pelajaran agama non Islam dalam kurikulum baru semenjak oktober 2012. Artinya, pengajaran kitab suci agama lain selain Islam masuk dalam kurikulum di Mesir.

Peneliti dari Pusat Penelitian Pendidikan Nasional, Kamal Mogheeth mengatakan langkah itu akan membuahkan hasil positif dalam usaha mempromosikan interaksi antar umat beragama. "Saya kira langkah ini akan menghilangkan ketegangan dan intoleransi antaran Muslim dan non-Muslim," katanya sebagaimana dikutip alarabiya.net.

AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota menerima kunjungan tim Kemenag RI Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji, Jumat (1/2/2013). - SURYA
AKPB Indarto, Kapolres Blitar Kota menerima kunjungan tim Kemenag RI Prof Dr Imam Thalha, Nuruddin, Son Haji, Jumat (1/2/2013). – See more at: http://surabaya.tribunnews.com/2013/02/01/kemenag-ri-minta-ditutup-enam-sekolah-katolik#sthash.eWqqPCfz.TVXAulbf.dpuf

Dalam hal ini, jika memang pihak sekolah katolik sebagaimana kasus yang terjadi di blitar menerima siswa semua agama, maka ia juga harus mempertimbangkan untuk memasukkan mapel agama islam bagi siswanya yang beragama muslim. Yayasan seharusnya juga menyediakan guru pendidikan agama hindu jika ada siswa yang memeluknya dan diajarkan oleh guru yang beragama hindu pula. Hal tersebut dijamin dalam undang-undang antara lain :

1. UUD 1945 ps 5 (2) dan ps 29 (1-2)

2. UU RI no 39/1999 ttg HAM ps 22

3. UU RI no 20/2003 ttg SISDIKNAS ps 12

4. Peraturan Pemerintah no 55/2007 ttg Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ps 3-4

5. Peraturan Menteri Agama no 16/2010 ttg Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah ps 3-4

Yang jelas, apabila pihak sekolah tidak berkenan memberikan mapel pendidikan agama islam bagi siswanya yang muslim maka seharusnya sekolah membuat pengumuman bahwa sekolah tersebut hanya menerima siswa beragama tertentu, sebagaimana yang banyak terdapat di sekolah islam yang mensyaratkan siswanya harus seorang pemeluk islam.

Ini juga harus menjadi pertimbangan orang tua dalam menyekolahkan putra/putrinya. Apabila memang fanatis terhadap suatu agama dan tidak menghendaki ideologi keagamaan anaknya tercampur dengan ideologi lain, maka hendaknya jangan menyekolahkan putra putrinya di sekolah yang bernuansa ideologis. Lebih baik sekolahkan saja ke sekolah pemerintah / sekolah negeri, atau pada sekolah swasta yang tidak berlatar belakang agama.

Apapun yang terjadi, semoga masalah masuknya kurikulum agama di sekolah sebagaimana terdapat di Blitar dapat segera diselesaikan. Salam hangat.

Leave a comment