Menetapkan Kabut Asap Sebagai Bencana Nasional, Perlukah? 2


Menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional, perlukah?

Catatan kecil ini saya awali dg menghaturkan keprihatinan terhadap saudara-saudara saya di berbagai wilayah di Indonesia yg saat ini sedang ditimpa musibah Kabut Asap. Semoga ujian tersebut dapat segera usai, dan segala kerugian akibat musibah tersebut akan diganti dengan yg lebih baik, amin.

Penetapan status kabut asap menjadi bencana nasional bukan lagi hal baru. Sejak sebulan terakhir, wacana tersebut semakin santer seiring semakin luasnya wilayah yang terbakar, banyaknya korban berjatuhan dan sebagainya.

Masyarakat korban paparan kabut asap tentu sangat ingin hal tersebut terjadi. Begitu pula dengan masyarakat yang peduli terhadap keadaan para korban. Dengan ditetapkannya status kabut asap menjadi bencana nasional, maka penyelesaian bencana tersebut menjadi tugas pemerintah pusat, mulai dari aspek pendanaan, kerja dan sebagainya.

Namun sayangnya, ada pihak lain yang diam-diam juga ingin agar status kabut asap tersebut segera berubah. Dengan dalih peduli, mereka terus mendesak pemerintah untuk segera mengubah status kabut asap menjadi bencana nasional. Mereka setidaknya digolongkan menjadi tiga, yakni : 1. Pembenci Pemerintah, 2. Kutu busuk di Pemerintah Daerah, 3. Pelaku pembakaran lahan dan kroni-kroninya.

Kelompok pertama, jelas ingin agar masalah tersebut dibebankan kepada pemerintah pusat. Mengapa? Tentu agar mereka tetap punya bahan untuk menyalurkan hobi nyinyir yang telah dipupuk semenjak pilpres tahun lalu. Kelompok ini berfikir, apapun masalahnya, pemerintah-lah penyebabnya dan pemerintah yang harus bertanggungjawab.

Kelompok kedua, yakni para kutu busuk (dalam bahasa lain disebut bangsat) yang duduk di pemerintahan daerah, baik tingkat I maupun II. Dengan perubahan status kabut asap, maka itu bermakna “proyek di depan mata”. Setelah status diubah, pemerintah akan mengucurkan dana besar-besaran untuk masyarakat, dialokasikan untuk operasional pemadaman, pengungsian dan sebagainya. Tentu para kutu busuk ingin proyek tersebut berjalan mulus dan mereka dapat cipratan, syukur-syukur kalau cipratannya lebih dari sekedar seember.

Kelompok ketiga, para pembakar bersama kroninya. Mereka sebagai biang kerok terjadinya bencana kabut asap sangat mendukung perubahan status menjadi bencana nasional. Belajar dari peristiwa Lapindo, apabila suatu masalah dianggap sebagai bencana nasional maka ia dianggap seratus persen bencana, sehingga pelakunya dapat terbebas dari jerat hukum pidana maupun perdata.

Lalu, masih perlukah perubahan status kabut asap menjadi bencana nasional? Jawabannya hanya satu, tidak. Sampai saat ini respon pemerintah terhadap peristiwa tersebut sudah optimal, meski hasilnya belum terlihat maksimal. Yang paling berbahaya adalah, dengan menjadikan hal ini menjadi bencana nasional, maka akan menjadi dalil apabila tahun depan terjadi lagi maka dijadikan bencana nasional lagi, dan seterusnya (dalam istilah hukum : yurisprudensi). Hal tersebut menjadi aneh dan tidak wajar untuk negara sebesar indonesia, dimana bencana nasional kok terjadi hampir tiap tahun. Belum lagi tidak diprosesnya pelaku pembakaran karena menganggap peristiwa kabut asap sebagai bencana, bukan sebagai akibat atas suatu perbuatan kriminal. Tentu akan melahirkan calon pembakar hutan pada masa yang akan datang (itupun jika masih ada hutan yang dapat dibakar). Dalam hal ini, berlaku kaidah fiqih “tark al mafasidi muqaddamun ‘ala jalb al mashalih”, meninggalkan kemudlaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan.

Yang diperlukan saat ini adalah kerjasama dari berbagai pihak untuk bersama membantu meredakan kabut asap tersebut. Caranya? Bagi pemerintah tentu dengan menyediakan berbagai sarana negara untuk memadamkan api dan menghilangkan kabut asap. Bagi masyarakat yang berkecukupan finansial dengan mendonasikan sebagian hartanya untuk sekedar beli masker dan air bersih bagi masyarakat korban kabut asap. Bagi yang tidak mampu secara finansial maka melalui ide, atau setidaknya melalui doa, dengan mendoakan agar masalah mereka cepat diselesaikan. Bagi yang tidak mampu juga meskipun hanya dengan doa, maka sebaiknya diam. Tak perlu sok jadi jagoan dengan nyinyir sana sini, apalagi jika mereka termasuk barisan sakit hati.

Kemarin saya mencatat ada tiga barisan yg akan terus jadi duri dalam sekam bagi perkembangan bangsa.

1. Barisan sakit hati, mereka yg jelas2 kalah pertempuran setelah dg berbagai cara berupaya menjadi pemenang.

2. Barisan iri hati, mereka yg tdk ikt berperang tetapi ingin merasakan bagaimana menjadi pemenang.

3. Barisan hati-hati, mereka yg takut busuknya dikuak, sehingga ambil persiapan dg ikut menyerang pemenang.

_-=#=-_

Ah, yuk jaga hati, biar tetap bersikap rendah hati, terlebih menghadapi mereka yg biasa bikin “makan ati”.

Leave a comment