Hukum Benda Dalam Hukum Perdata Di Indonesia 9


BAB I

PENDAHULUAN

 

  • LATAR BELAKANG

 

Sebelum mulai membicarakan tentang Hukum Perdata tentang Hukum Benda terlebih dahulu kita tinjau apa yang dimaksud dengan Hukum Perdata itu. Hukum Perdata  adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warganegara perseorangan yang satu dengan warganegara perseorangan lainnya. Selain itu Hukum Perdata pada umumnya adalah sebagai norma yang khusus untuk mempertahankan kepentingan perseorangan dalam hubungan yang sebenarnya dalam suatu masyarakat yang tertentu. Selanjutnya Hukum Perdata ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum Perdata yang tertulis ialah Hukum Perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat.

Hukum perdata itu pada satu pihak memberikan hak-hak dan dilain pihak membebani kewajiban-kewajiban, dan ini adalah merupakan inti daripada hukum yang jika perlu dapat pula mendapatkan bantuan dari pihak penguasa.

Selanjutnya Hukum Benda adalah hukum yang mengatur pengertian dari Benda, kemudian membedakan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.

 

 

  • RUMUSAN MASALAH

 

  1. Apa Pengertian Benda
  2. Apakah Yang Di Maksud Hak Benda
  3. Apa Saja Macam-macam Benda
  4. Apa Saja Sifat-sifat dari Hak Benda
  5. Bagaimana Cara Memperoleh dan hilangnya  kepemilikan benda

 

 

  • TUJUAN

 

  1. Mengerti tentang Hukum Benda
  2. Memahami macam – macam benda
  3. Memahami sifaat dari hak benda
  4. Memahami bagaimana caranya ketika seseorang ingin memperoleh dan mendaapatkan kepemilikan benda

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  • Pengertian Benda Dan Hukum Benda

 

Istilah benda merupkan terjemahan dari kata zaak(Belanda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum yaitu sebagai lawan dari subyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat di kuasai oleh subyek hukum.

Pengertian Benda secara hukum dapat kita lihat dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Di dalam KUHPerdata kita temukan dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed). Pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum. Jadi untuk dapat menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan sebagai obyek hukum.

 

 

  • Macam-macam Benda

 

Menurut KUHPerdata benda itu dapat  dibedakan sebagai berikut:

  1. Benda berwujud dan tidak berwujud-lihamelijk, onlichamelijk.
  2. Benda bergerak dan tidak bergerak.
  3. Benda yang dapat dipakai habis(vebruikbaar) dan benda yang tidak dapat dipkai habis (onverbruikbaar)
  4. Benda yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan benda yang masih akan ada (toekkomstige zaken)
  5. Benda dalam perdagangan (zaken in de handel) dan benda di luar perdagangan (zaken buiten de handel)
  6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Dalam hukum Adat tidak membedakan benda seperti apa yangterdapat dalam KUHPerdata tapi hanya mengenal  pembedaan  benda atas tanah dan bukan tanah. Juga dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak mengenal pembedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak.

Sedangkan di Nederland cenderung untuk mengakui pmbedaan antara benda atas nama atau benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar untuk benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak.

Ada empat hal yang penting untuk membedakan antara benda bergerak dengan benda yang tidak bergerak, yaitu:

  1. Mengenai bezitnya.

Terhadap benda bergerak berlaku asa yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat i KUHPerdata yaitu bezitter dari benda bergerak adalah sebagai eigenaar dari barang tersebut (Bezit berlaku sebagai titel yang sempurna Bezit geldt als volkomen titel).

Sedangkan benda tidak bergerak tidak demikian.

  1. Mengenai leveringnya/ penyerahannya

Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata sedangkan penyerahan benda tidak bergerak harus dengan balik nama.

 

  1. Mengenai verharing/kadaluwarsa/lewat waktu

Terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluwarsa sebab berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat 1 seperti telah dijelaskan dalam no. 1 diatas.

 

  1. Mengenai bezwaring / pembebanannya

Pembebanan terhadap bend begerak harus dengan pand/ gadai sedang pembebanan terhadap benda tidak bergerak dengan hipotik.

 

 

  • Hak Benda

 

Sebelum memberikan definisi tentang hak kebendaan kita lihat dulu pembagian daripada hak Perdata

Hak Perdata di bagi menjadi dua, yaitu :

 

  1. Hak Mutlak/ hak absolut atas:
  1. Hak kepribadian misalnya ; hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan.
  2. Hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak.
  3. Hak mutlak atas sesuatu benda yang biasa disebut dengan hak kebendaan.
  1. Hak relatif/ hak nisbi/ hak persoonlijk yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan/ penagihan terhadap seseorang dan hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

 

Perbedaan antara hak kebendaan dengan hak perorangan :

  1. Hak mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang melanggarnya

Hak perorangan hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

  1. Hak kebendaan memberikan kekuasaan mutlak atas sesuatu benda.

Hak perorangan memberikan uatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang.

  1. Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg/droit de suit, yaitu hak kebendaan tersebut selalu mengikuti terus dimanapun benda itu berada atau di tangan siapapun benda itu berada.

Hak perorangan tidak mempunyai droit de suit karena hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap seorang tertentu saja. Dengan adanya pemindahan barang tersebut maka hak perorangan lenyap karena hak penagihan lenyap.

 

Tapi walaupun demikian sebagai pedoman dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan tersebut mempunyai ciri-ciri/sifat-sifat secara umum apabila kita ingin membedakan dengan hak perorangan.

 

 

  • Sifat-sifat Hak Kebendaan

 

Sifat –sifat benda antara lain, yaitu :

  1. Hak kebendaan merupakan hak yang bersifat mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapaun juga.
  2. Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg/droit de suit yaitu hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun berada atau di tangan siapapun berada.
  3. Hak kebendaan yang lebih dulu terjadi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada hak terjadi kemudian.
  4. Hak kebendaan mempunyai sifat droit de prefence yaitu hak yang lebih didahulukan.
  5. Gugatan hak kebendaan disebut gugat kebendaan

Apabila haknya ada yang mengganggu maka ia dapat melakukan bermacam-macam gugat/actie misalnya : penuntuta kembali

 

 

  • Cara Memperoleh dan Hilangnya Kepemilikan Benda

 

Dulu hak milik merupakan hak mutlak sekali, tapi dengan berkembangnya zaman maka kemutlakan dari milik ini semakin lama semakin pudar. Banyak terjadi pembatasan-pembatasan atau penggerogotan terhadap hak milik ini yang biasa disebut dengan uithollings proses.Seperti kita lihat batasan hak milik Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi :

 

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan

 

hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

 

Jadi kalau kita simpulkan pembatasan-pembatasan terhadap hak milik menurut Pasal 570 KUHPerdata adalah :

 

  1. Undang –undang atau peraturan umum lainnya

Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah UU dalam arti formil sedangkan peraturan umum lainnya adalah peraturan yang berada di bawah UU, seperti P.P KepPres.

 

  1. Tidak menganggu orang lain/tidak menimbulkan gangguan atau hinder.

Arrest yang terkenal mengenai gangguan ini adalah;

  1. Krul Arrest 30 Januari 1914

J.H.A. Krul pengusaha roti lawan H. Joosten.

Krul di gugat di muka pengadilan karena pabriknya dengan suara-suara yang keras dan getaran-getaran yang hebat dianggap menimbulkan gangguan H. Joosten.

Gugatan dikabulkan karena menimbulkan kerusakan benda disebut zaakbeschadiging misalnya tembok rumah retak.

 

  1. Arrest H. R. 31 Desember 1937

Wiliam Jan Nobel lawan sebuah perkumpulan mahasiswa.

Perhimpunan tersebut digugat karena mahasiswa gedung pertemuannya selalu menimbulkan/membikin gaduh dengan jalan berpesta-pesta sehingga menimbulkan gangguan para tetangganya.

Ini juga termasuk hinder dimana gangguan yang ditimbulkan berupa  immaterial/onrechtmatigedaad.

 

Gugatan ini dapat di gugat melalui Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Tidak semua gangguan dapat di gugat berdasarkan Pasal 1365 tersebut tetapi tergantung situsi dan kebiasaan masyarakat.

 

Unsur –unsur Hinder :

  • Ada perbuatan yang melawan hukum
  • Perbuatan yang bersifat mengurangi/menghilangkan kenikmatan antara lain penggunaan hak milik seseorang.

 

Gangguan dapat dikabulkan lewat Pasal 1365, apabila :

  1. Gangguan itu harus terhadap penggunaan hak milik secara normal/obyektif
  2. Gangguan itu harus mengenai pemakaian hak milik sendiri bukan hak milik orang lain
  3. Gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seseorang.

 

  1. Pencabutan/onteigenning

Pencabutan sebenarnya termasuk kepada pembatasan terhadap hak milik oleh Undang-undang.

Arrest yang terkenal mengenai pencabutan adalah :

Arrest Lentera ( H. R. 19 Maret 1904 ) sebuah Kotapraja Looaduinen membuat peraturan yang mewajibkan para pemilik tanah yang letaknya di tepi jalan umum untuk menyetujui pemasangan tiang-tiang lentera di dalam perkarangannya. Akibatnya ialah bahwa pemilik tanah itu kehilangan semua kenikmatan atas sejengkal tanah di mana tiang-tiang lentera di dirikan.

 

Mengenai macam-macam cara memperoleh hak milik itu di atur dalam pasal 584 KUHPerdata. Di mana dalam pasal itu macam-macam cara memperoleh hak milik itu disebut satu persatu secara limitatief, jadi seolah-olah menggambarkan pengaturan perolehan hak milik secara limitatief. Sedangkan hakekatnya pengaturan cara

 

memperoleh hak milik itu ialah secara enuntiatief, artinya pasal 584 KUHPerdata itu hanya menyebutkan beberapa cara saja sedang di luar pasal 584 KUHPerdata itu masih ada beberapa cara yang lain untuk memperoleh hak milik yang di atur oleh wet.

 

Cara memperoleh hak milik sebagaimana yang di atur dalam pasal 584 KUHPerdata :

  1. Pengakuan (toeeigening)
  2. Ikutan (natrekking)
  3. Lampaunya waktu = kadaluwarsa (verjaring )
  4. Pewarisan (erfopvolging)
  5. Penyerahan (levering )

 

Setelah berlakunya UUPA khususnya terhadap tanah sudah tidak mengenal lagi azas accessi, aardvast, nagelvast, wortelvast, sehingga terhadap tanah orang tidak dapat memperoleh hak milik dengan cara ikutan. Juga tidak dapat dengan pendakuan dan lampaunya waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 584 KUHPerdata itu.

Sedangkan terhadap benda-benda bergerak memang tidak dapat memperoleh hak milik melalui lembaga verjaring berhubung berlakunya azas hukum sebagaimana yang tersimpul dalam pasal 1977 KUHPerdata dimana bezit terhadap benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Jadi demikian membezit benda bergerak sebagai hak milik, verjaringnya adalah nol tahun.

 

Cara memperoleh hak milik di luar pasal 584 KUHPerdata yang di atur UU:

  1. Penjadian benda (zaaksvorming)
  2. Penarikan buahnya (vruchttrekking )
  3. Persatuan benda ( vereniging )
  4. Pencabutan hak ( ontoigening )
  5. Perampasan ( verbeurdverklaring )
  6. Pencampuran harta ( boedelmenging )
  7. Pembubaran dari sebuah badan hukum
  8. Abandomement ( cara yang kita jumpai dalam Hukum Perdata Laut Pasal 663)

 

Pendakuan : ini di atur dalam pasal 585 KUHPerdata, yaitu tentang pendakuan dari barang-barang bergerak yang belum ada pemiliknya / tidak ada pemiliknya ( Res Nullis ).

 

Pasal 586 KUHPerdata pendakuan dari binatang-binatang liar dalam hutan-hutan, pendakuan dari ikan di sungai-sungai dan lain-lain.

 

Ikutan (Netrekking ) : ini di atur dalam pasal 588-605 KUHPerdata. Yaitu memperoleh benda itu karena benda itu mengikuti benda yang lain.

 

Misalnya : hak atas tanam-tanaman, itu mengikuti tanah yang sudah menjadi menjadi hak milik dari orang yang menanami itu.

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Pengertian Benda secara hukum dapat kita lihat dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

 

Benda dalam arti ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum yaitu sebagai lawan dari subyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat di kuasai oleh subyek hukum.

 

Yang dimaksud dengan hak kebendaan ialah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Ali, Sidir SH., Hukum Benda, Bandung; Tarsito, 1978.
  • Entah, Aloysius R., Hukum Perdata, Yogyakata; LIBERTY; 1989.
  • KUH PERDATA, Bandung; Citra Umbara; 2007.
  • Natadimaja, Harumiati., Hukum Perdata, Yogyakarta; Graha Ilmu; 2009.
  • Prof. Dr, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwn, S. H.,  Hukum Perdata,  Yogyakarta; Liberty; 1974.
  • Wirjono Prodjodikoro ., Hukum Perdata tentang Hak-hak atas Benda, Jakarta; Surungan, 1960.

 

 

Leave a comment