Recidive Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia 4


MAKALAH  HUKUM  PIDANA

PRODI AHWAL AL SYAKHSYIYAH

RECIDIVE

 

Di susun Oleh : Khairul Fajri  ( 20131551007 )

 

 

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2015

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR         i

DAFTAR ISI           ii

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang        1
  2. Rumusan Masalah        2

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Recidive        3
  2. Sistem Recidive dan Jenis-jenis Recidive        4
  3. Tuntunan Hukum bagi Recidive        5
  4. Perbedaan Recidive dengan Consursus        6

PENUTUP

  1. Kesimpulan        7
  2. Saran        8

DAFTAR PUSTAKA        9

 

KATA PENGANTAR

 

Assalamu’alaikum wr.wb

 

Segala puji  dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Amiiin.

Makalah ini disusun berdasarkan pelajaran yang sangat dibutuhkan dalam perkuliahan, sehingga dapat membantu mahasiswa khususnya dan juga dosen pada umumnya dalam penguasaan dan pemahaman tentang “ Recidive, Jenis-jenis Recidive,Tuntunan Hukum bagi Recidive,dan Perbedaan Recidive dengan Consursus” yang merupakan pelajaran yang penting dalam dunia perkuliahan.

Saya sebagi penulis makalah ini menyampaiakan banyak terimakasih kepada seluruh pihak pendorong dan membantu dalam proses penyusunan makalah.

Akhirnya kepada Allah SWT semuanya dikembalikan, dengan iringan do’a semoga makalah ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam upaya mencerdaskan peserta didik dan kehidupan bangsa.

 

Wassalamu’alaikum wr. wb

                           

Surabaya, 04 April 2015

Penulis

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan denga orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubunga dengan orang lain.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang recidive dan jenis-jenis recidive maka dalam makalah ini kami akan mencoba untuk menguraikan beberapa hal tentang recidive, jenis-jenis recidive, syarat-syarat recidive, tuntunan hukum, perbedaan recidive dengan consursus, dan juga teori pemidanaanya.

  1. RUMUSAN MASALAH

 

  1.   Bagaimana Pengertian Recidive ?
  2.   Bagaimana Syarat-Syarat Recidive ?
  3.   Bagaimana Sistem Recidive dan Jenis-jenis Recidive ?
  4.   Bagaimana Tuntunan hukum bagi recidive ?
  5.   Bagaimana Perbedaan Recidive dengan Consursus ?
  6.   Bagaimana Teori pemidanaan Recidive dan Consursus ?

 

  1. TUJUAN PERUMUSAN
  1. Untuk mengetahui pengertian Recidive.
  2. Untuk mengetahui syarat-syarat Recidive.
  3. Untuk mengetahui jenis-jenis Recidive.
  4. Untuk mengetahui tuntunan hukum bagi Recidive.
  5. Untuk mengetahui perbedaan Recidive dengan Consursus.
  6. Untuk mengetahui teori pemidanaan Recidive dan Consursus.

PEMBAHASAN

  1. RECIDIVE
  1. Pengertian Recidive

Recidive adalah sama dengan pengulangan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi tindak pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. I Made Widnyana juga mengatakan bahwa Recidive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. Di masyarakat sering kali terdengar adanya perbincangan mengenai seorang residivis dalam beberapa peristiwa kriminal. Masyarakat pula pada umumnya mengartikan bahwa recidivis adalah seorang penjahat yang telah selesai menjalankan pidananya atau seorang penjahat yang telah keluar dari penjara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa recidivis adalah orangnya sedangkan untuk perbuatannya dapat disebut dengan Recidive.

Pengertian pengulangan  atau Recidive adalah tindakan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebuh sering dijatuhi pidana, disebut Recidivis.

  1. SYARAT-SYARAT RECIDIVE
  1. Terhadap kejahatan yang pertama telah dilakukan harus jelas ada keputusan hakim yang mengandung hukuman.
  2. Keputusan hakim tersebut harus merupakan keputusan yang tidak diubah lagi.
  3. Di dalam Pasal 486 KUHP dan Pasal 487 KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhi berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan hukuman penjara.
  4. Di dalam Pasal 488 KUHP tidak ditentukan hukuman apa yang telah dijatuhkan dalam perbuatan yang pertama.
  5. Hukuman itu telah dijalankan seluruhnya atau baru sebagian.
  1. SISTEM  RECIDIVE
  1. Recidive umum.

Menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam Recidivnya.

  1. Recidive khusus.

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pembertan pidana. Pembertatan hanya dikenakan terhadapa pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

  1. JENIS-JENIS RECIDIVE
  1. Recidive Kejahatan.

Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis telah diatur dalam masing-masing pasal. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu ini diatur secara tersebar dalam buku kedua KUHP dalam 11(sebelas) pasal, yaitu : Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 157 ayat (2), Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 321ayat (2), Pasal 393 ayat (2), dan Pasal 303 ayat (2).

  1. Recidive Pelanggaran.

Dengan dianutnya sistem Recidive khusus, maka Recidive Pelanggaran menurut KUHP juga merupakan Recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam buku ketiga KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam buku ketiga KUHP menunjukkan ada 14 (empat belas) jenis pelanggaran yang apabila diulangi dapat dijadikan dasar pemberat pidana, yaitu : Pasal 489 ayat (2), Pasal 492 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), Pasal 512 ayat (3), Pasal 516 ayat (2), Pasal 517 ayat (2), Pasal 530 ayat (2), Pasal 536 ayat (2), Pasal 540 ayat (2), Pasal 541 ayat (2), Pasal 544 ayat (2), Pasal 545 ayat (2), Pasal dan Pasal 549 ayat (2).

 

  1. TUNTUNAN  HUKUM  BAGI RECIDIVE
  1. Seseorang melakukan pencurian, oleh karenanya ia diadili lalu dijatuhi putusan 5 tahun, setelah itu A menjalankan hukuman dan dibebaskan kemudian ia mengulangi perbuatannya lagi dan melakukan pencurian lagi untuk yang kedua kalinya. Pencurian yang kedua ini dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah ia menjalani hukuman dan kembali lagi ke masyarakat. Untuk perbuatan pencurian yang kedua kalinya ini hukuman dapat dijatuhi oleh hakim adalah 5 tahun + 3 kali 5 tahun = 6 tahun 8 bulan walaupun dalam prakteknya para hakim jarang sekali menjatukan hukuman yang berat.
  2. Di dalam Pasal 486 KUHP dan Pasal 487 KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhi berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan hukuman penjara, sedangkan didalam Pasal 488 KUHP tidak ditentukan hukuman apa yang telah dijatuhkan dalam perbuatan yang pertama.

Mengenai hukuman yang dijatuhi terhadap perbuatan yang pertama dilakukan, dapat diterangkan bahwa apakah hukuman itu telah dijalankan seluruhnya atau baru sebagian, atau walaupun si terhukum  itu mendapat ampunan, hal itu tetap merupakan dasar untuk memperberat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap perbuatan yang kemudian dilakukan.

 

  1. PERBEDAAN  RECIDIVE  DENGAN  CONSURSUS
  1. Recidive
  • Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
  • Perbuatan pidana tidak diadili sekaligus.
  1. Consursus
  • Belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
  • Perbuatan pidana tersebut diadili sekaligus

Contoh Recidive :

  • Si A: tindak pidana yang dilakukan pertama adalah pencurian biasa (Pasal 362). Kemudian setelah keluar penjara dia melakukan tindak pidana lagi berupa penganiayaan (Pasal 351)
  • Si B: tindak pidana yang dilakukan pertama adalah pencurian biasa (Pasal 362). Kemudian setelah keluar penjara dia melakukan tindak pidana lagi berupa penipuan (Pasal 378).

Contoh Consursus :

  • Si C: melakukan tindakan dua pidana sekaligus kemudian belum ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap maka perbuatan pidana tersebut diadili sekaligus.
  1. TEORI PEMIDANAAN

Pemidanaan atau penjatuhan sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Karena dengan keberadaan pemidanaan tersebut, keberadaan hukum akan dapat mempunyai ketegasan dan mempunyai kekuatan yang akan selalu mengikat setiap orang dan juga sebagai suatu akibat dari titik ditaatinya berbagai ketentuan hukum, sehingga pemidanaan juga menjadi salah satu alasan kenapa keberadaan hukum harus ditaati. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pentingnya hukum pemidanaan dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan yang diantaranya sebagai berikut, roeslan saleh menyatakan :

  1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan.
  2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum disamping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-penggaran norma yang telah dilakukan.
  3. Pengaruh pidana semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidsk jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

 

PENUTUP

  1. KESIMPULAN

 

  1. Recidive adalah sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana pertama. dan telah dijatuhi tindak pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.
  2. Syarat-syarat Recidive : harus jelas ada keputusan hakim yang mengandung hukum, harus merupakan keputusan yang tidak dapat dirubah lagi, hukum itu dijalankan atau baru sebagian.
  3. Sistem Recidive ada dua yaitu : Recidive umum dan Recidive khusus. jenis-jenis Recidive yaitu : Recidive kejahatan dan pelanggaran.
  4. Kemudian tuntunan hukum bagi Recidive bahwa Di dalam Pasal 486 KUHP dan Pasal 487 KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhi berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan hukuman penjara, kemudian yang kedua Untuk perbuatan pencurian yang kedua kalinya ini hukuman dapat dijatuhi oleh hakim adalah 5 tahun + 3 kali 5 tahun = 6 tahun 8 bulan walaupun dalam prakteknya para hakim jarang sekali menjatukan hukuman yang berat.
  5. Dan yang terakhir adalah perbedaan Recidive dan Consursus, Recidive yaitu sudah ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan perbuatan pidana tidak diadili sekaligus sedangkan Consursus ialah, belum ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan perbuatan pidana diadili sekaligus.
  6. Teori pemidanaan : terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan.

Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan, Pengaruh pidana semata-mata ditujukan kepada penjahat.

 

  1. SARAN

 

kita sebagai rakyat sekaligus mahasiswa sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari Hukum Pidana sehingga kita dapat mengetahui hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang berbuat kriminal, Hukum pidana adalah mata kuliah yang penting, dan juga ini merupakan ilmu yang sangat berguna untuk kita semua.

 

DAFTAR PUSTAKA

    • Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
    • Prodjodikoro wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (TTT, Retika Aditama, 2003).

 

  • Suarda, I Gede Widhiana, Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan   dan Pemberat Pidana, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).

 

 

  • Shafrudin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, (Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2008).
  • Windari Rusmilawati, Buku Ajar Hukum Pidana, (Bangkalan, 2009).
  • Pengulangan tindak pidana ,  Asutraalesko.blogspot.com,  di akses pada hari kamis,  09 april 2015.

 

Leave a comment