Kemiskinan VS Peraturan 6


Kami pernah miskin, bahkan jika miskin itu hanya diukur dari pendapatan per kapita, maka kami hingga saat ini belum lepas dari jerat miskin.

Orang tua kami hanyalah petani (kadang merangkap buruh tani, tahu khan bedanya?) dan guru sekolah dasar. Tentu profesi tersebut adalah profesi yang sangat dekat dengan kategori miskin. Banyak tetangga kami yang bekerja sebagai pegawai kantor pemerintahan, tni/polri, dll yang jika dibandingkan dg keluarga mereka, maka secara ekonomi kami benar2 miskin.

Tapi kami sadar, miskin atau tidak bukan semata urusan ekonomi, namun terdapat pula unsur kematangan emosi. Banyak manusia yang secara ekonomi kaya, namun ia masih terus merasa miskin. Mereka adalah yang biasa disebut serakah. Ada pula manusia yang secara ekonomi benar2 tak punya, namun dalam hatinya tak ada rasa gelisah tentang urusan dunia. Mereka adalah yg biasa disebut berkecukupan.

Salah satu bentuk kematangan emosi yang diajarkan kepada kami adalah, semiskin apapun kita, tidak dibenarkan jika kemiskinan tersebut menjadi alasan untuk melanggar peraturan. Jadikan peraturan yg ada sebagai tantangan, apakah dapat kita lampaui dengan benar menggunakan modal kemiskinan. Logikanya, orang kaya taat aturan itu biasa, namun orang miskin taat aturan, itu luar biasa. Aturan pajak motor misalnya. Orang kaya tertib membayar pajak tiap tahun itu maklym, karena memang ia kaya. Orang miskin tak pernah telat bayar pajak, itu baru luar biasa, karena menunjukkan kematangan emosinya bahwa membayar pajak kendaraan memang kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun untuk melakukannya harus menyisihkan sebagian uang tabungan, atau bahkan pinjam dulu ke tetangga jika masih ada kekurangan. Lebih tegasnya, orang tua kami mengajarkan “jika miskin ditambah lagi tak taat peraturan, maka apa yang akan kau banggakan di hadapan negara?”.

Tidak ada orang yang dibenarkan mencuri dengan alasan karena ia miskin. Mencuri tetap salah, mau pelakunya kaya maupun miskin. Urusan cara menghadapinya berbeda itu adalah urusan profesionalisme aparat yang tentu tidak mengubah hukum dari mencuri. Kalau kita sering dengar ungkapan “pisau tajam ke bawah tumpul ke atas”, maka sewajarnya pisau tersebut harus diasah dg baik dan benar sehingga ke atas maupun ke bawah sama2 tajam, bukan malah menumpulkan bagian bawah dengan alasan “uang ke atas aja tumpul ngapain yang ke bawah tajem? Udah, tumpulin aja…” tentu bukan begitu seharusnya.

Hari-hari ini ada kejanggalan dalam tatanan berfikir kita. Ada upaya2 melegalkan pelanggaran apabila pelakunya adalah orang miskin. Orang bebas jualan di trotoar, jika diobrak maka Satpol PP yang dibenci karena menghilangkan usaha orang miskin. Orang bebas tinggal di tanah kosong tak berpenghuni, jika pemilik tanah menggusur karena akan dibangun rumah maka pemilik tanah tersebut dinyinyir karena mengusir orang miskin. Masyarakat yg secara liar tinggal di fasum maupun bantaran sungai apabila digusur maka akan mengeluarkan slogan “save rakyat miskin” seakan menuntut agar perbuatannya yang ilegal tersebut dilegalkan. Uniknya lagi, proses pelegalan tersebut didukung oleh orang kaya yang mendadak menjadi pembela kaum miskin, padahal sejatinya mereka justru semakin memiskinkan orang miskin yang dibelanya.

Kami memang pernah miskin. Sampai sekarang-pun, kami masih miskin. tapi kemiskinan tersebut tidak menjadi alasan bagi kami untuk melanggar peraturan.

Leave a comment