Perda Agama Haruskah Dipertahankan? 6


 

Terkait pencabutan 3143 perda dimana beberapa perda yg dibredel (konon, jangan dibalik) adalah perda keagamaan, maka wajar saja jika kemudian ada penolakan dari berbagai pihak. Salah satu model penolakan tersebut adalah bersembunyi di bawah ketiak Otonomi Daerah sembari mengatakan bahwa perda keagamaan tersebut menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Menurut mereka, suka-suka pemerintah daerah menerbitkan perda macam apa saja, mau perda keuangan, sosial, kebudayaan, keagamaan dan lain-lain. Benarkah?

Untuk itulah perlunya tabayyun, guna melakukan klarifikasi atas info yang kita dapat. Dalam hal ini perlu kita klarifikasi, hal apa saja yg menjadi domain pemerintah daerah. Dan jawabannya sungguh men(ga)cengangkan. Perda keagamaan harus batal demi hukum. Landasannya adalah pasal 10 UU no 3 tahun 2004 (tentu yang tidak dibuat pada era Jokowi) tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut sy kira sangat wajar memgingat kesakralan dan sensitivitas agama yang tinggi dari masyarakat kita, sehingga jika tiap daerah membuat regulasi sesukanya maka akan terjadi ketidaksinkronan dan tabrakan peraturan di sana-sini. Mengingat hal tersebut, wajar jika peraturan daerah tentang agama lantas dibatalkan demi hukum.

“Lho, itu khan berlaku untuk semua agama khan? Mengapa hanya agamaku saja yang kena bredel? Agama yang lain tidak?”. Pertanyaan tersebut mirip pertanyaan anak kecil yang dilarang mendekati kolam renang dewasa sambil bilang “koq aku gk boleh, tapi dia gak apa2?” sambil nunjuk anak kecil lain yang nakal ngotot melanggar aturan. Atau pelanggar lampu lalu lintas yang berkilah di hadapan polisi bahwa ada banyak pelanggar, tapi mengapa hanya dia yang tertangkap. Ingat, membandingkan antara dua kesalahan tidak akan membuat kesalahan tersebut menjadi dibenarkan. Dalam hal ini, solusinya adalah dorong yang berwenang untuk membredel pula perda lain yang bermasalah. Caranya? Lakukan judicial review. Uji peraturan tersebut agar dicabut oleh yang berwenang. Peraturan yang mana? Tentu perda tentang berbagai agama tersebut, agar tidak bertabrakan dg aturan yang lebih tinggi. Bukan malah merajuk sambil mencari teman sesama pelaku salah.

Untuk bahan belajar bersama, berikut salinan undang2 sebagaimana dimaksud di atas.

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/32TAHUN2004UU.htm

UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

(1)

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(2)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3)

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama

Leave a comment