Enaknya Jadi Pemerkosa. Dituntut Hukum? Kawini Aja. 79


ADA APA SIH?

Pekan lalu, Pengadilan di Negara Bagian Serawak, Malaysia, mengeuarkan keputusan yang sangat kontroversial, dimana mereka membebaskan tuntutan pidana yang diajukan kepada seorang laki-laki karena melakukan perkisaan terhadap gadis berusia 14 tahun. Ia dapat melenggang keluar dari jerat hukum setelah memutuskan untuk menikahi korbannya.

Kontan saja, gelombang protes bermunculan di sana sini, terutama dari para pegiat hukum, aktivis kemanusiaan dan pengamat keluarga. Padahal sejatinya, tuntutan hukum terhadap pelaku pemerkosaan di Malaysia cukup berat, yakni maksimal 30 tahun penjara. Sebuah tuntutan hukum yang lebih berat, bahkan jika dibandingkan dengan tuntutan hukum atas kasus yang sama di Indonesia. 

SAMA UNTUNG, SAMA BUNTUNG

Di Malaysia lazim terjadi dimana seorang pemerkosa lolos dari tuntutan karena mau menikahi korbannya. Sebagai kompensasi dari perkawinan tersebut, biasanya keluarga pemerkosa akan memberikan pemberian dalam nominal yang fantastis kepada keluarga korban. Di sisi lain, keluarga korban juga senang hati menikahkan keluarganya yang menjadi korban perkosaan dengan pelaku pemerkosanya karena takut akan mencoreng nama baik keluarga apabila kasus perkosaan tersebut  dibawa ke ranah hukum. Mereka khawatir keluarganya akan dirundung (bullyed), apabila kasus tersebut masuk ke ranah hukum.

Sama-sama untung, keluarga pelaku lolos dari tuntutan pidana, keluarga korban dapat “santunan” plus tidak dapat malu dari masyarakat. Urusan rasa cinta dan keharmonisan rumah tangga tentu dikesampingkan terlebih dahulu, yang penting saat ini mereka berstatus “Aman”, yang satu aman dari hukuman, satunya aman dari rasa malu. 

Tapi dari sudut pandang kemashlahatan, sejatinya keduanya sama-sama buntung. Mereka tidak sedang menanamkan ke”aman”-an sebagaimana diharapkan, namun sejatinya mereka sedang menabur benih malapetaka. Di lihat dari aspek keharmonisan rumah tangga, misalnya. Perkawinan yang dipaksakan tersebut tentu rawan berakhir dengan perceraian. Hal tersebut terjadi karena pernikahan yang dilangsungkan tidak didasarkan dengan rasa cinta. Bahkan, dalam sebagian kasus ditemukan fakta bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut memang diniati untuk menutupi aib dan bahkan diniati untuk diakhiri dengan perceraian setelah perkawinan melewati masa tertentu, misalnya enam bulan. Pernikahan dengan niat cerai (Annikah biniyati thalaq) ini yang menjadi perdebatan di kalangan aktivis muslim kontemporer. Satu sisi menyatakan bahwa pernikahan model seperti ini dibolehkan, satu sisi melarang hal ini dengan menggunakan perspektif maqashid.

Kaitannya dengan hukum positif di Indonesia, konsep perkawinan dengan niat cerai memang tidak diperkenankan. Hal tersebut mengingat dalam proses pengajuan perceraian baik gugatan cerai maupun permohonan talak, harus dilakukan di hadapan pengadilan dengan alasan yang empiris dan terukur. Sedangkan talak yang dijadikan target pernikahan dengan niat cerai sebagaimana disebutkan di atas tidak memiliki bukti empirik tentang alasan perceraian (kecuali jika alasan tersebut sengaja diada-adakan untuk memperlancar proses perceraian). Dalam perspektif psikologi, menikahkan korban perkosaan dengan pelakunya sama sekali bukanlah solusi yang tepat. Apa jadinya jika seorang gadis polos “dipaksa” untuk setiap hari bertemu dengan “setan” yang telah merenggut masa depan kehidupannya?
Di sisi lain, membebaskan tuntutan pidana bagi pelaku pemerkosaan yang mau menikahi korbannya berdampak pada sulitnya menekan angka perkosaan. Dalam hal ini, efek jera yang seharusnya menjadi fungsi dari hukum pidana menjadi tidak dapat ditegakkan, karena setiap ada pengampunan dari korban dan kesediaan menikah dengan pelaku maka tuntutan pidananya dihapuskan. Dalam paradigma negatif, seseorang tidak takut untuk memperkosa. Jika dipermasalahkan di muka hukum, maka kawini saja korbannya. Rahasia terjamin, dan tidak dikenai tuntutan hukum. Bahkan, keputusan pengadilan tersebut di atas dijadikan “guyonan” dengan ungkapan “Mau menikahi anak di bawah umur? Pergi saja ke serawak”, misalnya.

TERUS ENAKNYA GIMANA?

Perkosaan, woman trafficking, dan beberapa kejahatan seksual lain telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Dalam hal ini, pencegahan yang dilakukan harus dengan cara yang luar biasa, dan hukuman yang diberikan kepada pelakunya-pun seharusnya merupakan hukuman yang luar biasa, dan tidak mudah digagalkan dengan alasan apapun. Dalam hal adanya pengampunan dari korban, barangkali dapat menjadi alasan yang dapat meringankan hukuman, bukan untuk menghilangkan hukuman tersebut. Semua itu dilakukan dalam rangka memperkuat efek jera agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali di masyarakat. 

Semoga peristiwa tersebut tidak terjadi di negara kita, dan semoga para penegak hukum di negeri ini benar-benar sanggup menerima amanat sebagai pemegang palu untuk menjatuhkan hukuman yang luar biasa untuk para pelaku kejahatan luar biasa tersebut.

Leave a comment