Dengan Semangat 45, revisi UU 1’74, pada 2019


Kapan Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh DPR-RI? Tanggal 2 Januari 1974. Mengapa tidak disahkan tanggal 1 Januari? Jawabnya, Mungkin mereka masih menikmati libur tahun baru sehingga tanggal 2 menjadi hari pertama mereka bekerja pada tahun itu.

Undang-undang tersebut menjadi kado tahun baru yang luar biasa bagi muslim Indonesia, karena itu menjadi salah satu peraturan pokok yang membahas soal hukum keluarga (familierecht) di Indonesia yang sesuai dengan prinsip Islam.

Dilahirkan pada tahun 1974 padahal telah disusun tim perumusnya pada 1 Oktober 1950, artinya butuh waktu dua puluh tiga tahun untuk menggodok aturan tersebut hingga kemudian dilahirkan pada tahun 1974, alias 45 tahun silam.

Kini, apa kabar aturan tersebut? Dalam perjalanannya, aturan yang termaktub dalam UUP mengalami berbagai pasang-surut. Beberapa aturan terlaksana dengan baik, beberapa di antaranya terlaksana nemun tidak sepenuhnya.

Pencatatan nikah misalnya. Hingga saat ini, perkawinan yang tidak dicatatkan masih cukup banyak karena meyakini bahwa pencatatan tersebut bukan aturan dari agama. Salah seorang sahabat akan menulis secara komprehensif terkait dualisme hukum ini dan dampaknya terhadap pencatatan nikah.

Di sisi lain, UUP telah mengalami berbagai uji materi sebagai upaya untuk menuju kesempurnaan hukum. Ada uji materi yang ditolak, meski ada pula yang diterima. Di antaranya pasal 39 ayat 2 huruf f. Selain itu, terdapat pula permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 tentang syarat sah perkawinan terkait nikah beda agama. Pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 2, pasal 2 ayat 2, pasal 43 ayat 1, dan sebagainya.

Kini, 45 tahun sudah aturan tersebut diputuskan (meski penerapannya baru per 1 oktober 1975). Kado berupa kemungkinan adanya pembaharuan dalam UUP terbuka lebar pasca dikabulkannya uji materi oleh MK pada pertengahan desember kemarin.

Dengan semangat ’45 pula, berbagai pihak yang menginginkan pembaharuan hukum bersuka cita. Meski agak pesimis dengan jangka waktu 3 tahun yang diminta oleh MK (mengingat kinerja legislator kita yang tak terlalu cepat).

Akhirnya, tentu kita mendorong seluruh pihak baik akademisi maupun praktisi untuk segera mempercepat lahirnya UUP yang baru, serta semoga calon janin UUP yang akan lahir dapat membawa semangat progresif dan menampakkan wajah pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.

(Terlampir salah satu alasan uji materi UUP tentang usia nikah, dimana batas minimal usia nikah di UUP dianggap terlampau rendah jika dibandingkan dengan aturan perundangan lainnya)